Samarinda Terapkan UU Minerba No 4 Tahun 2009
Ijin Pertambangan Terancam Dicabut Massal

Inspeksi mendadak oleh wakil walikota Samarinda terhadap perusahaan tambang di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Inspeksi mendadak oleh wakil walikota Samarinda terhadap perusahaan tambang di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Photo: Hms

mySAMARINDA.com - 10/02/2014 07:29 WITA
Perusahaan Pertambangan Batubara yang masih beraktivitas di Samarinda dituntut lebih profesional, hal ini seiring pemberlakuan Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Nomor 4 tahun 2009 yang mengatur mengenai ekspor mineral mentah.


Dengan keluarnya kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut, maka Pemkot Samarinda kini tengah mewaspadai terhadap aktivitas pertambangan yang terhenti akibat peraturan tadi, sehingga bisa meninggalkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.


Wakil Wali Kota Samarinda H Nusyirwan Ismail dalam kunjungannya disela-sela kegiatan inspeksi tambang belum lama ini berharap dampak kebijakan tadi yang berlaku secara nasional setidaknya bisa mengajak perusahaaan pertambangan yang profesional untuk bergerak. Meski, pada umumnya pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di Samarinda lebih banyak menjual hasil batubaranya ke dalam negeri.


"Artinya ada yang perlu saya tekankan bagi perusahaan yang tidak profesional seperti tidak memiliki pengalaman, ragu-ragu serta tidak memiliki perhitungan yang baik dalam antisipasi pengelolaan lingkungan, sebaiknya saran saya jangan bekerja." katanya.


Pemkot sendiri dijelaskan Nusyirwan akan terus mengejar kewajiban reklamasi kepada perusahaan yang masih beraktivitas maupun yang terhenti saat ini sesuai dengan Undang-Undang Minerba dan juga lingkungan.


Terkait selektif pasar ekspor tadi, dirinya sangat bersyukur, karena kebijakan tersebut setidaknya bisa mengerem para pengusaha untuk tidak berlomba-lomba menggali batubara tanpa bertanggung jawab terhadap lingkungan.


"Makanya di Samarinda sendiri saat sekarang sudah ada inventarisasi yang menunjukan 26 perusahaan batubara tidak aktif dan tidak membuat rencana pertambangan untuk tahun 2014," tambahnya.


Bahkan ia mengancam untuk mencabut IUP secara massal apabila dalam satu tahun tidak membuat rencana pertambangan maupun membayar jaminan reklamasi berdasar ketentuan Pertambangan.


"Karena kita khawatir apabila izin ini masih dipegang mereka yang tidak profesional ditambah melempar kegiatan penambangannya ke subkontraktor lain pastinya sangat berbahaya karena bisa saja berpotensi mengarah kepada kerusakan apabila dikerjakan bukan pada ahlinya tentu ini harus diwaspadai," pungkas Nusyirwan. (Hms)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved