Duh... Pembebasan Lahan BSB Bermasalah
9 Rumah Patok Harga Tinggi, Pemerintah Siap Tempuh Jalur Hukum

Meski terminal penumpang sudah berdiri, Bandara Samarinda Baru belum digunakan karena berbagai kendala, terutama soal landasan pacu.
Meski terminal penumpang sudah berdiri, Bandara Samarinda Baru belum digunakan karena berbagai kendala, terutama soal landasan pacu.
Photo: detik

mySAMARINDA.com - 06/07/2015 21:38 WITA
Proses pembebasan lahan sembilan rumah di Bandara Samarinda Baru (BSB) Sungai Siring hingga saat ini masih belum jelas. Alhasil, geliat penyelesaian bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Samarinda itu mengalami kendala.


Hasbi, Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim menolak jika pihaknya dinilai tak serius menyelesaikan pembebasan lahan ini.


"Kami sudah masuk tahap terakhir dengan melakukan negosiasi, tapi sayangnya buntu karena pemilik lahan mematok harga terlalu jauh dari ketentuan appraisal (taksiran harga)," ujarnya beberapa waktu lalu.


Diterangkan Hasbi, Dishub Kaltim sudah pernah melayangkan surat ke Pemkot Samarinda terkait upaya membantu menyelesaikan persoalan pembebasan lahan tersebut. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, salahsatu pejabat Pemkot Samarinda menyatakan bahwa Pemkot belum mendapat surat pendelegasian secara resmi dari Pemprov terkait ajakan ini.


"Saya heran, maksud pendelegasian seperti apa yang dimaksud. Apa perlu kami bersurat lagi, kalau memang demikian, kami akan segera buatkan," ungkap Hasbi.


Seperti diketahui, pada 2013 silam Pemprov sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Sayang, anggaran itu masih dinilai kurang karena warga meminta harga sekitar Rp 15 juta per perkan. Disisi lain, pemerintah hanya menyediakan anggaran Rp 500 ribu per pekan.


"Aturannya sudah mengharuskan membayar segitu, kami juga tidak mau dikemudian hari tersandung masalah hukum, jadi bukan soal enggan mau membayar, kami hanya mengikuti peraturan," paparnya.


Namun, mentoknya proses negosiasi ini masih ditunggu hingga 2016. Jika hingga batas waktu itu belum juga menemui titik temu, Dishub berjanji akan melanjutkan kasus pembebasan lahan ini ke meja hijau. Dalam artian, jika pemerintah dimenangkan dalam proses persidangan nanti, otomatis pengusuran pun terpaksa dilakukan.


"Tapi sebelum itu, kami masih ingin melakukan upaya musyawarah mufakat dulu, karena dilain pihak beberapa rumah juga sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan pemerintah. Total hanya ada 9 rumah saja yang masih tersisa," pungkas Hasbi. (*/AHS)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved