Setelah PSSI, Giliran Organisasi Pramuka 'Diganggu' Menpora
Kemenpora Ingin Kelola Bumi Perkemahan Taman Cibubur

Salahsatu kegiatan organisasi Pramuka di Bumi Perkemahan Taman Cibubur.
Salahsatu kegiatan organisasi Pramuka di Bumi Perkemahan Taman Cibubur.
Photo: PramukaTV

mySAMARINDA.com - 25/07/2015 04:22 WITA
Keinginan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang berencana mengelola lahan Bumi Perkemahan Taman Cibubur dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapat tentangan.


Ketua Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menjelaskan lahan seluas 210 hektar tersebut tak bisa dikelola Kemenpora, karena bukan milik pemerintah.


Lahan tersebut adalah milik pramuka yang digunakan untuk pendidikan. "Kami akan jaga dan menjadikan terus kawasan ini sebagai bumi perkemahan. Ini bukan barang milik negara, bukan BUMN, jadi tidak bisa diambil alih," kata Adhyaksa Dault di Istana Kepresidenan, Jumat (24/7).


Disela pelepasan kontingen Pramuka Indonesia ke jambore internasional di Jepang itu. Dijelaskannya, Pramuka diberikan hak mengelola lahan itu tanpa batas waktu. "Jika maunya mereka begitu (diambil alih Kemenpora), kalau begitu Pramuka punya apa lagi? Inikan tanah dari parkikelir dari Bu Tien," katanya lagi.


Bahkan, aksi Menpora itu dinilai Adhyaksa Dault sebagai hal tak tepat dan terkesan aneh. Pria berkumis itu mengatakan jika sekarang tanah tersebut sebagai milik negara, lalu mau diapakan? "Mau dibangun apa di sana? Aneh aja," tambahnya.


Dicap anehnya Imam Nahrawi sebagai Menpora bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, klub-klub di ISL juga menyuarakan hal serupa karena disamakan dengan partai politik. "Sudah lah nggak usah diganggu-ganggu lagi. Nggak ada ketentuannya begitu," tandas Adhyaksa yang pernah menjabat sebagai Menpora RI itu.


Kurang harmonisnya hubungan Kemenpora dan organisasi Pramuka semakin bertambah panas, dengan keinginan Pramuka berpindah ke Kementerian Pendidian dan Budaya (Kemendikbud). Apalagi, selama ini pembinaan Pramuka di Kemenpora dinilai kurang efektif.


Pasalnya mayoritas anggota Pramuka (60-70 persen), anak-anak berusia di bawah 17 tahun dinilai lebih cocok berada di bawah Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dasmen) Kemendikbud. Sedangkan, Kemenpora lebih banyak memakai UUD tentang kepemudaan.


"Kami kan bidangnya bukan Ormas, tapi pendidikan non-formal. Maka harus balik ke Dikdasmen, karena kami punya pelatih dan guru-guru. Kalau dari Dikdasmen kan jelas, kalau dari Kemenpora nggak nyambung," pungkasnya. (NET/AHS)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved