PP No 109 Tahun 2012 Harus Jadi Acuan
Kawasan Tanpa Rokok di Kaltim Bakal Diperketat

Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 1/2013 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) diharapkan bisa ditaati masyarakat.
Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 1/2013 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) diharapkan bisa ditaati masyarakat.
Photo: Ist

mySAMARINDA.com - 07/08/2015 02:09 WITA
Fokus Group Discussion (FGD) tentang Harmonisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Kaltim, Kamis (6/8) kemarin sukses digelar Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda di Hotel Mesra Internasional Samarinda.


Datang sebagai narasumber pada acara ini yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Prof Dr Faisal Santiago serta Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Prof Dr Ade Sattomo.


Rektor UWGM, Prof Abd Rachim dalam pemaparannya mengatakan maksud dan tujuan dari pelaksaanaan FGD adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang di atur dalam peraturan daerah.


"Selain itu juga membantu pemerintah daerah dalam rangka membuat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok agar harmonis dengan PP Nomor 109 Tahun 2012," kata Abd Rachim.


Disisi lain, Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak yang diwakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kaltim, Prof Dwi Nugroho Hidayanto mengatakan dalam PP Nomor 109 tahun 2012 pasal 49 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok.


"Kawasan tanpa asap rokok itu antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bermain anak maupun tempat kerja," kata Dwi Nugroho , Kamis (6/8).


Permasalahan justru muncul ketika daerah juga membuat perda tentang kawasan tanpa rokok yang tidak mengacu pada PP Nomor 109/2012 tersebut, sehingga perda-perda yang dibuat tersebut terkadang bertentangan dengan PP Nomor 109. Padahal Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 1/2013 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) sudah diterbitkan untuk memperkuat. "Karena itulah diperlukan harmonisasi agar Perda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," katanya.


Dwi Nugroho, juga berharap agar hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Borobudur dapat disosialisasikan dengan baik, serta dapat dijadikan bahan pembanding daerah dalam membuat perda agar sesuai dengan PP 109/2012.


"Begitu pula dengan gagasan dan masukan yang muncul pada pelaksanaan FGD ini, akan dapat menjadi masukan penting dalam rangka perbaikan proses pembuatan perda selanjutnya," kata Dwi Nugroho. (PRO/AHS)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved