Diduga Ilegal, SK Hanura Dilaporkan ke Panwaslu

Diusung Hanura dan PDIP, Mudiyat Noor dan Iswandi maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Samarinda.
Diusung Hanura dan PDIP, Mudiyat Noor dan Iswandi maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Samarinda.
Photo: Kape

mySAMARINDA.com - 20/08/2015 06:38 WITA
Pendaftaran Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda telah berakhir. Dimana dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Tepian PDIP dan Hanura mendaftar terakhir mengusung Mudiyat Noor dan Iswandi.


Tetapi Surat Keputusan (SK) pengusungan dari Hanura menjadi masalah dan dilaporkan oleh kubu Jafar Abdul Gaffar dan Donna Faroek ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).


Diketahui kalau sebelumnya Hanura mengusung Jafar-Donna bersama dengan Golkar, Gerindra dan PAN. Tetapi karena tidak jadi mendaftar pada perpanjangan pertama, Hanura bermanuver dengan berkoalisi bersama PDIP.


Sekitar pukul 10.00 Rabu (19/8) pagi kubu Donna Faroek menyampaikan laporan kepada Panwaslu terkait keabsahan SK tersebut. Tetapi sejauh ini pihak Panwaslu belum bisa memutuskan apakah laporan ini adalah bentuk pelanggaran atau tidak.


Ketua Panwaslu, Galih Akbar mengakui kalau ada laporan yang masuk kepada pihaknya. Tetapi untuk memastikan apakah hal itu termasuk pelanggaran dalam Pilwali atau tidak pihaknya harus mempelajari dahulu hal tersebut.


"Kami harus memastikan dulu apakah ini masuk dalam jenis pelanggaran Administrasi Pilwali atau justru masuk dalam ranah Pidana," ucap Galih. Ia menambahkan, untuk memutuskan perkara yang dilaporkan berupa pelanggaran atau tidak harus diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu.


Selain itu, pihaknya juga harus mengklarifikasi laporan yang dimaksud kepada pihak terlapor. "Saat ini masih ada satu komisioner yang berada di Balikpapan. Jadi harus tunggu dulu baru bisa pleno, kami juga harus minta klarifikasi juga terkait masalah ini," imbuhnya.


Selain itu, lanjutnya, Panwaslu juga harus melakukan beberapa kajian terkait persoalan yang digugat dan langkah penyelesaiannya. Kemudian, masalah ini juga harus dipastikan apakah masuk dalam ranah internal partai atau melanggar aturan pencalonan.


"Jadi kami perlu memetakan permasalahan. Kami tentu tak bisa mengintervensi partai atau masuk dalam persoalan internal partai," tuturnya. (IBM)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved