Penguatan Kurs Dolar Belum Berpengaruh
Efek PHK, Jumlah Penduduk Kaltim Berkurang

Di Kaltim, gelombang PHK pekerja tambang Indonesia membuat jumlah penduduk di provinsi terbesar di Kalimantan itu berkurang.
Di Kaltim, gelombang PHK pekerja tambang Indonesia membuat jumlah penduduk di provinsi terbesar di Kalimantan itu berkurang.
Photo: Seruu

mySAMARINDA.com - 14/10/2015 14:52 WITA
Imbas dari banyaknya karyawan yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tambang membuat jumlah penduduk Kaltim saat ini mulai berkurang.


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Fauzi A Bahtar menyatakan, meski saat ini penguatan kurs dolar diharapkan memiliki sisi positif, faktanya, hingga saat ini Kaltim belum merasakan keuntungannya secara masif di berbagai sektor.


Dikatakannya keuntungan pada kenaikan maupun penurunan kurs juga dolar tidak dapat dirasakan hingga kini. Dia menilai, kegiatan usaha banyak yang berkurang di Kaltim, sejalan dengan ekspornya yang menurun.


"Target pajak pemerintah Kaltim untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp 23 triliun lebih. Tapi, sampai saat ini, 10 bulan, baru terealisasi Rp 11 triliun. Sementara itu, banyak pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah Kaltim, selain proyek pembangunan daerah, maupun belanja pegawai, hingga gaji pegawai," papar Fauzi seperti dikutip dari Kape.


Terpisah, Wakil Ketua Bidang Investasi Kadin Kaltim Alexander Sumarno, menerangkan jumlah penduduk yang berkurang dapat membuat konsumsi berkurang, dan kegiatan usaha juga dapat ikut berkurang. Terlebih, dari Kecamatan Bengalon sampai Sangkulirang, Kutai Timur, terdapat lima perusahaan batu bara besar yang saat ini sepi kegiatan.


"Hal ini lantas erat kaitannya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang tentu berkurang bila penduduk dan kegiatan usaha berkurang. Sehingga nantinya biaya untuk pembangunan juga menipis," ungkapnya.


Diterangkannya, jika uang pemerintah menipis, sementara masih banyak tanggung jawab pembayaran proyek-proyek pembangunan kota. "Tentu akan menjadi masalah bagi kelancaran pembangunan itu sendiri. Belum lagi biaya untuk pegawai pemerintahan yang semakin lama pasti naik gaji, dan selalu ada penambahan pegawai. Pemerintah harus memikirkan antisipasi," tambahnya.


Sedangkan Wakil Ketua Kadin Kaltim Bidang Logistik Sevana Podung menuturkan, industri di Kaltim saat ini yang dapat bertahan ialah pupuk. Di Bontang sendiri terdapat perusahaan pupuk terbesar di Indonesia, yakni PT Pupuk Kaltim. "Itu karena mereka telah ada kontrak ekspor jangka panjang. Sebab, pupuk itu adalah kepentingan dari pemerintah pusat," sahutnya. (AHS/KP)

 

 

 
Berita Lainnya
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Nasional
Gegara Kritik Banjir via SMS: Walikota Laporkan Warganya ke Polisi
Demi Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Satpam di Samarinda Harus Bisa Berbahasa Inggris
 
Soal Pembangunan di Kaltim: Samarinda Optimis Bakal Terdepan
Kabut Asap Makin Pekat dan Berbahaya: Waspada! Kualitas Udara di Samarinda Tidak Sehat
 
Pepper Lunch Hadir di Bigmall: Rasa Nan Aduhay, Warga Samarinda Wajib Coba
Rambah Ibukota Kalimantan Timur
Pepper Lunch Hadir di Big Mall Samarinda
 
Kalahkan Thailand, Dorna Tunjuk Indonesia: Wauw! MotoGP 2017 Digelar di Sirkuit Sentul
'Selamat Datang, Ibu Presiden Megawati': Aduh! Di Korsel, Presiden RI Bukan Jokowi
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Internasional
Pesta Rakyat Terpopuler di Samarinda: Inilah Daftar Kegiatan Festival Mahakam 2015
Undas Singing Contest: Ajang Pembuktian Talenta Terbaik Kota Samarinda
 
Clean Sheet Dua Laga: Kiper PBFC Ajak Fokus dan Rendah Hati
PSM 0-2 PBFC: Bukan Jago Kandang!
 
Jadi Wahana Perekat Keharmonisan Kota Samarinda: Jambore Cabang Kwarcab Samarinda Digelar di KRUS
Peringatan Hari Koperasi ke-68 di GOR Segiri Samarinda: Kualitas Pengurus Koperasi di Kaltim Harus Ditingkatkan
 
Crane Raksasa Jatuh di Mekkah: Puluhan Orang Tewas dan Ratusan Luka-Luka
Gerakan Kemerdekaan Picu Situasi Tambah Panas: Umat Muslim di Xinjiang China Dilarang Berpuasa
Copyright © 2013-2018 MySamarinda.com. All rights reserved